PT Grahadura Leidong Prima Hadiri Pertemuan Penanganan Konflik Perkebunan Dinas Pertanian Sumut

SIGAPNEWS.CO.ID | LABURA – Dalam upaya meningkatkan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penyelesaian berbagai konflik di sektor perkebunan, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sumatera Utara menggelar kegiatan Pertemuan Fasilitasi Penanganan Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan, Jumat (25/7/25). Acara ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan digelar di Aula Ahmad Dwi Syukur, Kantor Bupati Labura.

Salah satu perusahaan yang turut berpartisipasi dalam kegiatan ini adalah PT Grahadura Leidong Prima, yang diwakili oleh Humas perusahaan M. Firmansyah Pane, SH, didampingi Komandan Regu Pengamanan, Mayor (purn) TNI JH.Munthe.

Kehadiran pihak perusahaan ini sebagai bentuk dukungan terhadap agenda pemerintah dalam membangun iklim usaha perkebunan yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan dari unsur pemerintah, aparat penegak hukum, perusahaan, serta tokoh masyarakat. Hadir di antaranya Sekretaris Daerah Labura Muhammad Suib mewakili Bupati Hendriyanto Sitorus, Kadis Pertanian Labura drh. Sudarija MM, Kanit Binmas Polsek Kualuh Hulu Ipda Sarwedi Surait, Kasubsi Datun Kejari Labuhanbatu Rani Trisna Togatorop, SH, dan Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda Dinas Perkebunan Sumut Tsarwah, SP, MP.

Tiga pemateri dari masing-masing institusi menyampaikan pokok-pokok strategis terkait penanganan konflik usaha perkebunan, di antaranya:

1. Dinas Pertanian Labura mengulas Metode Penyelesaian Konflik Perkebunan, serta memaparkan jumlah kasus dan tantangan di lapangan.

2. Polres Labuhanbatu melalui Ipda Sarwedi Surait menyampaikan materi tentang Upaya Antisipasi dan Penanganan Gangguan Usaha, Konflik, serta Kebakaran Perkebunan.

3. Kejari Labuhanbatu melalui Rani Trisna Togatorop, SH, memaparkan peran kejaksaan dalam Pencegahan Konflik Usaha Perkebunan secara Hukum dan Mediasi.

Dalam sambutannya, Tsarwah, SP, MP menekankan pentingnya forum seperti ini sebagai wadah konsolidasi antarinstansi dan dunia usaha. Menurutnya, konflik perkebunan tidak hanya disebabkan oleh aspek legal, tetapi juga oleh ketimpangan sosial, konflik agraria, dan lemahnya sistem koordinasi antar pihak.

“Kami berharap forum ini melahirkan solusi nyata yang bisa diterapkan di lapangan. Komunikasi, keterbukaan, dan sinergi adalah kunci mencegah konflik sebelum membesar,” ujar Tsarwah.

Sementara itu, Bupati Labura Hendriyanto Sitorus, dalam sambutan tertulis yang dibacakan Sekda Muhammad Suib, menyoroti pentingnya harmonisasi antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.

“Pembangunan sektor perkebunan harus dilandasi nilai-nilai keberlanjutan dan kepentingan rakyat sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945. Untuk itu, diperlukan kolaborasi aktif antara pemerintah dan pelaku usaha,” ujarnya.

Secara terpisah, Humas PT Grahadura Leidong Prima, M. Firmansyah Pane, SH, saat dikonfirmasi oleh Sigapnews menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya pertemuan ini.

":Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Labura yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Kami sebagai stakeholder merasa sangat terbantu. Kegiatan ini memberikan banyak pencerahan, terutama terkait upaya antisipatif terhadap konflik yang sering terjadi di kebun, seperti pencurian hasil buah sawit,” ucap Firmansyah.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak kepolisian yang telah memberikan pemahaman strategis dalam meminimalisir angka pencurian, khususnya melalui pola pengamanan kolaboratif dan pelibatan masyarakat.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam memperkuat komitmen bersama untuk menjaga ketertiban dan keberlangsungan usaha perkebunan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu Utara, sekaligus menciptakan iklim investasi yang aman dan saling menguntungkan antara masyarakat, pemerintah, dan perusahaan.(D2)