DPD LSM Tamperak Soroti Legalitas HGU PT Sri Perlak

LABURANEWS | LABURA - DPD Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Tameng perjuangan rakyat anti korupsi (Tamperak) Kabupaten Labuhan batu Utara Sumut yang di ketuai Agus Syahputra Siagian asli Putra Daerah mulai menyoroti keras tentang keberadaan PT Sri Perlak yang berlokasi murni di tanah kelahirannya  Desa Suka rame Kecamatan Kualuh Hulu Labura.

Dan meminta pihak perusahaan agar tidak melakukan pembodohan kepada masyarakat Desa Suka rame dengan membuat kelompok tandingan untuk mengumpulkan surat surat tanah warga dengan dalih membantu pembuatan Sertifikatnya dan hal lain.

Mereka berharap agar pihak perusahaan harus berjalan diatas koridor yang benar (prosedural) terkait legalitas dan kelompok tani binaan Kebun plasma yang memang harus mereka siapkan di luar areal kebun initi perusahaan tersebut.

Seperti diketahui, kelihatannya perusahan PT Sri perlak selama ini dinilai seperti semau gue dan semena mena membangun kebun sawit hingga melakukan aktifitasnya Tanpa legalitas ijin yang jelas (HGU).

Bahkan saat ini pihak perusahaan mulai tercium sepak terjangnya dalam melakukan aksi di duga untuk mempecundangi masyarakat melalui pengumpulan surat surat tanah warga dengan dalih menguruskan sertifikat tanah masyarakat, kalau ini murni sebatas bantuan (CSR) saja tidak masalah.

Namun sangat diragukan kalau hal ini dilakukan pihak perusahaan di duga sebagai trik delik permainan untuk pembodohan kepada masyarakat Desa Suka rame, apalagi mereka berjalan secara tertutup tanpa ada sosialisasi sebelumnya.

Indikasinya dengan maksud tujuan agar warga masyarakat Suka rame terperangkap dalam permainan dan tidak lagi bisa menuntut untuk menerima  atau tidak mendapatkan lagi bagian areal  lokasi untuk  kebun plasma sebagai hak warga setempat melalui kelompok tani masyarakatnys seluas 20 % dari arealnya.

Padahal diketahui pembagian kebun plasma adalah sebagai bentuk syarat aturan usulan lampiran dalam pengurusan ijin hak guna usaha (HGU) Perusahaan  perkebunan sawit PT Sri Perlak.

Naifnya lagi, Meskipun diketahui belasan tahun tidak mengantongi ijin hak guna usaha (HGU) namun operasional aktifitas perusahaan yang disebut sebut para pendemo di kantor Bupati lalu sebagai pengusaha hitam ini tetap pengoperasian  kebun berjalan mulus bebas hambatan dalam aktifitas kesehariannya  untuk melakukan kegiatan di areal garapan mereka di tanah Negara di Desa Suka Rame kecamatan kualuh hulu Labura Sumatera utara.

Menerangkan Kepala Desa Suka rame Jalaluddin S,ag  beberapa waktu yang lalu di ruangannya, pemerintah desa ini belum mengetahui tentang apapun legalitas ijin PT Sri Perlak .

Begitu juga tentang Kelompok tani binaan yang disebut sebut untuk lahan kebun plasma di areal kebun PT Sri perlak,saya tidak pernah tau dan belum ada rekomendas usulan kelompok petaninya dari kami sebagai pihak pemerintah desa.

Saat legalitas perusahaan ini dikonfirmasikan kepada KTU PT Sri perlak M.Ibnu pratama Kamis (10/02) via What's upnya ,agar dapat memberi keterangan kepada publik tentang masuknya surat dari masyarakat melalui LSM Tamperak  tentang pelepasan kebun plasma untuk masyarakat yang belum terealisasi seluas 20% dari areal perusahaan ini serta ijin legalitas perusahaan namun ktu M.ibnu tetap tidak memberi jawaban

Ketika legalitas ijin PT Sri Perlak dan kebun plasmanya ditanyakan kepada Sekdakab Labura M.Suib membuang masalah kepada Asisten II, beberapa hari kemudian di ruangannya Jumat (12/02) Muhamad Asril Hasibuan  menyebutkan, memang ada pemanggilan kepada pihak perusahaan  terkait legalitas ijin perusahaan dan kebun plasmanya, mereka sudah menghadirinya.

"Saat pertemuan itu saya tidak ditempat jadi belum tau apa hasilnya dan instansi kedinasan yang ikut dalam rapat itu yakni Dinas Perkim, Pertanian, Lingkungan hidup dan Dinas Perijinanan," ujarnya.

Lanjut, "Hasil pertemuan belum bisa menuntaskan masalah, karena yang datang rapat  bukan bos nya Johan tapi sebatas utusan perusahaan," jelas Asisten Asril Hasibuan.

Menyampaikan kepada Media dan beberapa wartawan Minggu (13/02 2022) ketua LSM Tamperak Agus Syahputra Siagian di Pekan Desa Suka rame menyebutkan tegas.

"Sudah terlalu lama permasalahan keberadaan PT Sri perlak beroperasi tanpa ijin yang jelas.mudah kita tebak ,lihat saja hingga hari tidak  ada berdiri papan informasi (plang) HGU mereka secara permanen," tandasnya.

Lebih lanjut, Agus mengatakan, Begitu juga pemberdayaan dan perekrutan kelompok petani binaan mereka  untuk kebun plasma di areal perusahaan.

"Seluas 20% hingga hari ini belum ada terealisasi malah kami ketahui adanya sistim perekrutan ala Koboy dengan membuat anak main tandingan dalam rencana merekaya keberadaan kelompok tani palsu dengan  meminta surat surat tanah warga di iming imingi untuk dibuatkani Sertifikatnya," jelas Agus.

Kami curigai ini bukan murni membantu tapi di duga hanya sebagai Delik untuk menghapus atau mengkaburkan pemberian pengeluaran lahan kebun plasma kepada masyarakat desa Sukarame ,jelas ini pembodohan kepada masyarakat Sukarame adanya.

Seharusnya progran kebun plasma ini segera mereka sosialisakan dan merekrut anggotanya melalui rekomendasi usulan resmi dari Kepala desa tapi ini tidak di lakukan perusahaan PT Sri Perlak.

"Kami warga masyarakat suka rame sangat menyoroti dan mengecam perilaku kebijakan Perusahaan ini dan akan membuat aduan laporannya kembali kepada BPN dan Pemkab agar kalau ada usulan pengurusan legalitas perusahaan yang tidak prosedur harus di stop, Yang pasti pemerintahan Kabupaten Labura harus berpihak kepada rakyatnya," tutup Agus serius.(DMN)